Polisi Virtual Menjadi Trobosan Terbaru Yang Menuai Pro dan Kontra

Polisi Virtual Menjadi Trobosan Terbaru Yang Menuai Pro dan Kontra

Berita Terbaru Indonesia – Kehadiran polisi virtual kini menjadi isu yang membuat khawatir netizen. Pasalnya, keberadaannya dirasa membatasi pergerakan manusia di dunia maya. Berikut informasi selengkapnya! Sejak pekan lalu, netizen dihebohkan dengan kehadiran polisi dunia maya. Petugas ini bertugas mengingatkan netizen tentang unggahannya yang berpotensi melanggar UU ITE. Sejak keberadaannya diresmikan, sudah ada sekira 21 akun yang sudah mendapat peringatan dari petugas polisi siber. Kemunculan polisi virtual ini tentunya telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat.

Polisi Virtual Menjadi Trobosan Terbaru Yang Menuai Pro dan Kontra

Polisi Virtual di Indonesia

Pembentukan polisi dunia maya telah menciptakan polemik baru di masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah karena selama ini masyarakat tidak mengetahui seperti apa prosedur pengawasan nantinya. Tidak hanya itu, tidak ada parameter yang jelas bahwa konten dianggap melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Komposisi dan kompetensi personel yang bertugas masih belum jelas. Kekhawatirannya adalah polisi mungkin melebihi otoritas mereka dan cenderung menghakimi netizen dalam praktiknya.

Hal ini pula yang menjadi perhatian utama Wakil Koordinator II KontraS Rivanlee Anandar. “Negara harus sedapat mungkin menahan diri untuk tidak memberikan sanksi terhadap kebebasan berekspresi karena berdampak pada demokrasi dan hak asasi manusia secara lebih luas,” kata Rivanlee. Ia sendiri menilai kehadiran polisi di dunia maya sebenarnya tidak perlu. Pasalnya, hal ini justru membuat publik merasa takut untuk berkomentar jujur ​​di media sosial.

Bahkan sebelumnya, berdasarkan hasil Survei Komnas HAM pada Juli-Agustus 2020, publik sudah takut berkomentar di dunia maya. Apalagi jika komentar tersebut terkait kritik terhadap kinerja pemerintah. “Keberadaan polisi virtual ini ironis karena ketakutan berkomentar bertemu dengan pengawasan negara yang akan membuat masyarakat semakin enggan berkomentar,” kata Rivalee lebih lanjut. Polisi sendiri menyatakan bahwa kehadiran mereka di dunia maya merupakan langkah untuk menjaga Kamtibmas agar dunia maya lebih sehat dan produktif.

“Melalui Virtual Police, polisi memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa yang tertulis adalah tindak pidana, mohon tidak ditulis ulang dan dihapus,” ujar Kabag Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Sasaran utamanya adalah unggahan yang mengandung unsur SARA dan dapat memicu konflik horizontal. Ia juga menegaskan, review konten akan dilakukan dengan menanyakan pendapat ahli pidana, bahasa dan ITE. Jika para ahli setuju dalam konten tersebut terdapat potensi tindakan dengki, maka polisi virtual akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun.

Pekerjaan Utama Polisi Virtual

Lalu bagaimana sebenarnya kerja polisi virtual ini? Untuk memantau dunia maya, petugas akan rutin melakukan patroli dunia maya di dunia maya. Konten tersebut akan direview bersama ahlinya, kemudian yang berpotensi menjadi kriminal akan diberikan peringatan melalui pesan detail. Peringatan awal diberikan berupa imbauan untuk menghapus konten dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak dilakukan, akan ada peringatan tambahan bagi pemilik akun.

Jika setelah peringatan kedua tidak ada tanggapan, pemilik akun akan dipanggil untuk mengklarifikasi. Klarifikasi akan melibatkan mediasi, yang memberikan ruang kepada pemilik akun untuk berdebat, bukan menantang tuduhan tersebut. Namun, jika mediasi gagal, laporan polisi akan dilakukan untuk menindak konten melalui jalur hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *